Setnov Ajukan PK Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA – Setya Novanto (Setnov), terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sidang perdana PK Setnov digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini.

Mantan ketua DPR RI ini mengaku pasrah mengenai PK yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA). “Kini gini saja, pokoknya, yang penting harapanya kita serahkan kepada pihak Yang Mulia (hakim),” kata Setnov di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengaku tidak mengetahui secara detail terkait PK yang diajukannya. Setnov malah meminta wartawan menanyakan alasan mengajukan PK ke kuasa hukumnya ke Maqdir Ismail. “Pak Maqdir yang tahu,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait PK Setnov.

“Hari ini Penuntut Umun KPK memenuhi panggilan pengadilan untuk menghadiri persidangan PK yang diajukan oleh Setya Novanto,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Dalam perkara ini, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan ‎membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, hakim Pengadilan Ti‎pikor juga mengganjar Setnov membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, Setya Novanto maupun jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan banding‎. Berdasarkan aturan PK, Setnov diperbolehkan mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Setnov sendiri telah menjalani masa hukuman sekitar satu tahun setelah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. (Djibril Muhammad)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan