Presiden Jokowi Mulai Berikan Sinyal Tegas Ke Kabinet Indonesia Maju

Media SPN Jakarta,— Setelah pembentukan kabinet, belum terdengar suara yang merupakan sinyal sikap keras Jokowi melakukan perubahan. Tapi minggu ini k ketika membaca berita. Pertama, soal Peryataan Jokowi “ratusan ribu cangkul masih impor. Keterlaluan“. Kedua Mafian hukum. Ketiga, anggaran desa siluman. Keempat, Jokowi mempertanyakan soal kedekatan SP dengan PKS. Dari keempat itu hal kalau kita singkat, itu menyakut masalah ekonomi khususnya defisit perdagangan, masalah mafia peradilan. Masalah anggaran. Masalah konsistensi koalisi.

Ke depan Jokowi akan focus kepada masalah mengatasi defisit perdagangan dengan memacu industri dalam negeri terutama Industri substitusi impor. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Suparmanto sebagai menteri perdagangan dan Politisi Golkar Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, jelas keduanya dalam pengawasan ketat Jokowi.

Bukan rahasia umum sejak era Soeharto posisi menteri perdagangan dan perindustrian inilah yang bertanggung jawab mewabahnya bisnis rente dan rontok nya industri dan perdagangan.

Periode pertama Jokowi nampaknya tidak bisa berbuat banyak kepada kedua kementrian ini. Karena begitu kokohnya oligarki partai mengontrol kedua kementrian ini. Di periode kedua ini Jokowi nothing to lose. Engga beres, siap siap aja dua menteri itu dicopot.

Mafia hukum bukan rahasia lagi bahwa sistem peradilan kita yang korup membuat ketidak pastikan hukum dan melemahkan daya saing investasi kita. Kalau ini tidak dibenahi dengan keras maka Indonesia akan ditinggalkan investor. Pernyataan Jokowi itu secara tidak langsung memberikan dukungan kepada jaksa Agung yang baru, yang bukan orang partai untuk bertindak tanpa takut.

Sebelumnya jaksa Agung dari Nasdem. Anda tahu sendirilah. Memberikan kepada pimpinan KPK yang baru untuk tampil berani menghadapi oligarki partai yang membonsai perang terhadap korupsi. Memberikan dukungan penuh kepada Kapolri yang baru untuk tidak takut dengan jaringan partai yang sok ngatur. Semua bertujuan agar ada kepastian hukum dan investor jadi nyaman.

Sikap keras Jokowi terhadap anggaran desa siluman, ini sinyal keras bukan hanya kepada dana desa tetapi juga dana APBD yang banyak siluman karena peran politik yang begitu besar sehingga membuat kepala daerah jadi tidak bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien.

Dampaknya belanja daerah tidak menjadi mesin memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bahkan menciptakan rente baru dalam bidang perizinan lokasi dan lahan.

Terakhir adalah cara Jokowi mempertanyakan sikap SP yang merapat ke PKS. Semua tahu bahwa Jokowi sedang berjuang menghapus politik indentitas agar demokrasi hidup sesuai dengan semangat Pancasila. Sementara kita tahu bahwa PKS adalah partai dengan idiologi politisasi Islam. Ini hal yang bertentangan dengan Visi misi Jokowi yang menginginkan politik persatuan dan kesatuan.

Koalisi dibangun oleh Jokowi justru bertujuan menghapus Politik identitas itu. Dan SP berusaha mengawal PKS agar mendapatkan keuntungan dari politisasi agama untuk tujuan mencapai kemenangan seperti di Pilkada DKI menjatuhkan Ahok. Saya yakin bila SP tidak segera memperbaiki sikapnya, menterinya di kabinet pasti kena gusur.

Kedepan kita akan lihat semakin seru. Saya yakin Jokowi punya banyak amunisi untuk menguasai medan tempur politik karena dia ikhlas, hanya untuk kebaikan, kebenaran dan keadilan.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan