PPID Kabupaten Bengkulu Selatan Mandul, Siapa yang terbeban moral, Bupati….?

Bengkulu Selatan, SPN. 2019.
Bagi daerah yang menganut budaya korup, Undang-undang RI. No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) adalah undang-undang yang sangat menakutkan. kenapa ??.. karena undang-undang ini menganut transfaransi, akuntabel yang dapat di pertanggungjawabkan selain yang dikecualikan sedangkan bagi koruptor lebih suka tertutup atau saling menutupi. “segegimul”.

Pada bulan juli 2019 yang lalu ada beberapa warga masyarakat mengajukan permohonan informasi publik pada PPID bengkulu selatan mengenai dokumen pengelolaan Dana Desa (DD)., namun sangat di sayangkan ada kesan ketakutan memberikan dokumen tersebut oleh termohon padahal kalau mau sadar apalah artinya seungguk kertas usang,, dan undang-undangpun juga sudah mengatur semua itu.
tapi yang menjadi pertanyaan ada apa dengan dokumen itu, ?… apakah di situ ada kegiatan maling – maling ?. tutur Ikhsan selaku pemohon informasi saat memaparkan tentang undang-undang ini pada awak media. 28/08/2019.

Ikhsan menambahkan, andaikan saya menuding kinerja PPID bengkulu selatan mandul,,, itu juga kurang tepat, sekilas kinerja PPID sudah cukup baik dan proaktif dengan pemohon tapi kenapa pengelolaan dokumentasi masih mengalami kendala ?.. “saya (iksan-red) menilai kurangnya penyadaran hukum pada badan publik oleh pemerintah daerah, masih kurangnya perhatian pemerintah daerah dengan undang-undang ini.

lebih lanjut ikhsan, ” andaikan saya boleh berpendapat, idealnya bupati selatan menganggarkan dana penyuluhan yang memadai (adakan kegiatan sosialisasi) mengenai Undang-undang ini, datangkan narasumber dari berbagai pihak misalnya, Komisioner KIP, PPID Provinsi, Perguruan Tinggi, Badan Publik, Praktisi dan,atau Masyarakat agar semua melek hukum dan tau batasan-batasan hak dan kewajiban. jelas ikhsan.

(iqbal juniko)
biro bengkulu selatan

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan