Penasehat Hukum Aktivis GJL Kalteng Nilai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cacat Hukum

Media SPN Kalteng – Sidang Perdana terhadap 3 aktivis kader GJL yang diduga terjadi tindak kriminalisasi, berlangsung pada hari rabu tanggal 30 November 2022, mulai pukul 10.00 WIB.

Ketiganya adalah Arpikal, M Yasin dan Amer Husen. Mereka menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Sampit secara online. Sidang ini dipimpin oleh majelis Hakim Firdaus Sodikin. Pada Sidang ini jaksa penuntut umum, Rahmi Amelia dan Septian Tri Yuwono, membacakan Surat dakwaan, Dengan No. Reg. Perkara : PDM – 85/Kotim/11/20.

Mendengar surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, Ainin Nazhari (Hary)  penasehat hukum terdakwa, langsung akan menggunakan hak Eksepsi terdakwa.

Dalam Eksepsinya Penasehat hukum  mengungkapkan, bahwa dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum dinilai cacat.

“Di dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami nilai banyak yang cacat, Jaksa tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan. Dalam surat dakwaan, menurut jaksa pemortalan terjadi di blok J/K 474  s/d J/K 54A divisi III KAGE, padahal kenyataannya blok tersebut tidak ada, yang ada itu Blok J di divisi IV KAGE dan Blok K di divisi III KAGE, hal itu menjadikan surat dakwaan obscuur (kabur), karena dari jaksa tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Tempat Kejadian Perkara nya”, sanggah Hary.

Menurut Penasehat hukum, dalam dakwaan yang kedua mengenai pasal 368 ayat 1 KUHP  ‘Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang’.

Menurutnya, Pasal ini tidak dapat didakwakan kepada para terdakwa, karena pasal 368 ayat 1 ini adalah delik aduan, pengadunya harus dari pihak korban. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada pengaduan delik pasal 368 ayat (1) terhadap para terdakwa, jadi ini haruslah ditolak.

Yang mungkin merasa diancam kan sopir truk pengangkut buah sawit bukan perusahaan sawit, jadi jika itu benar terjadi, yang harus melapor terkait pasal 368 ayat 1 KUHP ini ya korban dalam hal ini Sopir truk pegangkut buah sawit.

Hary juga menambahkan, “ini laporan Polisinya kan satu pasal yang dilaporkan oleh perusahaan dan deliknya itu menduduki dan menguasai lahan, tetapi dalam dakwaan selain pasal 107a undang undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo 55 ayat 1 ke -1 KUHP, muncul dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Ini sangat aneh dan  saya merasa ini ada indikasi rekayasa (kriminalisasi)”, ujar Hary.

Mendengar permintaan Eksepsi dari penasehat hukum, ketua majelis Hakim menunda 1 minggu lagi untuk mendengarkan Eksepsi dari terdakwa. Dan akan dilanjutkan dengan replik oleh jaksa di minggu berikutnya. Setelah Itu akan berlangsung bergantian antara jaksa dan penasehat hukum satu minggu – satu minggu untuk menghadirkan saksi dan tidak ada penundaan lagi sampai putusan sela. Sidang akan dilanjutkan hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 untuk mendengarkan Eksepsi dari Penasehat Hukum.

 

Dukungan juga datang dari berbagai kepengurusan GJL se-Indonesia khususnya GJL Korwil Jabodetabek. “ Tidak ada niat dari warga untuk merusak kebun ataupun mencuri buah sawitnya,.. Niat mereka hanyalah ; “menuntut hak atas lahan plasma mereka yang dirampok, dan dikuasai” oleh pihak Koperasi dan Pt WNL. Dakwaan Jaksa itu penuh rekayasa oleh Sindikat Mafia hukum, ujar Ketua Korwil GJL Jabodetabek Leo Jansen Siagian.

“ Dan seharusnya sudah saatnya para petinggi khususnya di pusat dalam hal ini Kapolri, Meteri ATR BPN harus hadir dalam permasalahan permasalahan mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat maupun negara “ Ketua GJL Jabodetabek menegaskan (edi/ksp)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan