PEMDES Suka Negri diduga Langgar Azas Swakelola

Bengkulu Selatan | Mediaspn.com. Pemerintah Desa Sukanegri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam merealisasikan anggaran belanja Desa Tahun anggaran 2021 diduga melanggar azas swaklola.

Sebagaimana yang diatur di dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Sebab ditahun 2021 ini PEMDES Suka Negri melaksanakan pembangunan gedung serbaguna, namun sangat disayangkan dalam pengerjaan ini diborongkan kepada satu orang kepala tukang.

“kami bingung dengan pembangunan proyek di desa kami ini, sebab kami sebagai warga desa ini tidak sepenuhnya diberdayakan, padahal menurut pandangan kami sumber daya di desa kami ini cukup mampu mengerjakan pekerjaan itu,
seperti:

1. Untuk pekerja bangunan warga desa kami ini banyak yang bisa ikut bekerja, namun pemerintah desa tidak memanfaatkan secara maksimal tenaga kerja di desa ini.

2. Mengenai angkutan bahan matrial, mengunakan kendaraan dari luar desa padahal sumber daya di desa ini tersedia.

3.Termasuk untuk Pekerjaan meubler pun warga desa ini ada yang mampu mengerjakannya, namun ada indikasi akan menggunakan Sumber daya dari luar desa”.ungkap warga desa.

Sementara, Manarudin. PJS kades desa Suka Negri saat di konfirmasi awak media ini menjelaskan, “bahwa sesungguhnya tudingan masyarakat itu tidaklah tepat,
sebab, untuk kepala tukang kami mencari kepala tukang yang berkualitas dari luar desa dengan harapan mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, sedangkan untuk pekerja kita tetap mengutamakan pekerja dari dalam desa ini. sedangkan upah yang telah disepakati dengan kepala tukang tersebut sebesar Rp.85.000.000,. “jelas PJS Kades

Sementara saat awak media mendatangi lokasi pembangunan memang benar adanya pembangunan yang baru berjalan namun saat pekerja di samabangi awak media ini, menyampaikan bahwa mereka berasal dari kota manna bukan dari warga setempat dan kepala tukangnya tidak berada ditempat, kami semua berasal dari kota manna cuman ada 3 orang warga desa suka negri yang ikut bekerja disini, itu pun mereka sedang tidak kerja karena mereka sedang mengelola usahanya / Sawah. tutupnya

Namun pernyataan kades ini mendapatkan sorotan dari Ikhsan jabalan,

Menurut ikhsan.
“kalaulah pengerjaan pekerjaan itu telah di borongkan kepada satu orang, yaitu kepala tukang sebesar Rp. 85.000.000., dengan satu nama penerima.

Pertanyaannya, bagaimana PJS kades nanti membuat SPJ, apakah mungkin, cukup dengan selembar Kwitansi senilai angaka tersebut, bagaimana dengan pekerja harian yang ada itu?”….. Jelas ikhsan.

ditambahkan ikhsan,

“Jangan Sampai nanti justru menimbulkan adanya dokumen Palsu, seolah-olah upah tukang sebesar RP. 85.000.000,. itu dibayarkan kepada sejumlah pekerja dalam bentuk upah pekerja harian dengan melampirkan copy KTP pekerja”.tutupnya. (Iqbql.J)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan