Inspektorat didesak Audit Investigasi Dana BOS 10 Sekolah Negeri di Bengkulu Selatan

Bengkulu Selatan. SPN 2019.
Sudah menjadi buah bibir bagi wali murid di bengkulu selatan menggunjing mengenai bayaran mengatasnamakan hasil rapat KOMITE SEKOLAH sedangkan yang menjadi bahan kecurigaan, digunakan untuk apa Dana BOS itu ??….
“sebagai salah satu contoh, pungutan di SMKN 1 bengkulu selatan Rp.185/bulan untuk SPP. ungkap wali murid yang enggan namanya disebut.

Menindak lanjuti keluhan wali murid tesebut, Pengurus LSM PBH bengkulu selatan mengajukan permohonan informasi (mengirim surat) mengenai pengelolaan DANA BOS pada 10 Sekolah Negeri di Bengkulu Selatan. diantaranya :
SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 dan SMPN 5 serta SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 , SMAN 4 dan SMKN 1 bengkulu selatan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan atau balasan surat.

Padahal merujuk pada :
Pasal 4 Permendikbud No 3 tahun 2019 tentang juknis BOS SDN, SMP, SMAN, SMKN dan SLB tahun 2019. menyatakan bahwa :
1). Bos reguler di selengarakan untuk pendidikan di sekolah
2). Besaran alokasi bos reguler yang di terima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya,
3) Satuan biaya bos di tahun 2019 sebagai berikut :
– SD Rp. 800 ribu/siswa/tahun.
– SMP 1 juta/siswa/tahun.
– SMA 1,4 juta /siswa/tahun.
– SMK 1,6 juta /siswa/tahun.
– SLB 2 juta/siswa/tahun.

Itu baru dana bos, belum lagi DANA BOSDA ungkap perdi.

di tambahkan, tujuan kami mengirim surat untuk melakukan kajian sebagai sample ke 10 sekolah di atas menguji kebenaran keluahan masyarakat tersebut,, tapi bagaimana kami mau memahami keluhan wali murid, kalau pihak sekolah tidak menanggapi ?.

selanjutnya predi menyampaikan, “dengan tertutupnya informasi dari pihak sekolah justru memancing kami untuk lebih agresif lagi melakukan langkah-langkah nyata, sebab ada teori yang mengatakan “kalau seseorang takut di ketahui dokumen kegiatanya pasti ada apa-apanya dengan kegiatan tersebut, dalam kata lain “kalau bersih, kenapa takut” ??…. hal ini di sampaikan predi usai melaporkan perkembangan surat terhadap 10 sekolah di bengkulu selatan pada Abdi Tri Wahyu, SH ketua umum LSM PBH di Jakarta pada awak media ini.

lebih tegas lagi, “Kami mendesak Inspektorat bengkulu selatan untuk melakukan audit investigasi terhadp sekolah -sekolah tersebut khususnya kebenaran mengenai NOTA BELANJA yang di gunakan dalam SPJ pengelolaan Dana Bos, andaikan inspektorat bengkulu selatan mengabaikan desakan ini silahkan saja !… ada saatnya nanti akan ketauan dimana simpulnya bau tak sedap itu. Ancam predi.

Pihak Inspektorat hingga berita ini di terbitkan belum memberikan komentarnya.

(ikhsan bkl)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan