HENTIKAN PENGGUSURAN PAKSA DAN LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA ATAS HUNIAN WARGA TAMANSARI BANDUNG

Media SPN Bandung,  — Di saat pemerintahan sedang bergiat mengkampanyekan Pancasila dan ketika peringatan hari Hak Asasi Manusia baru dua hari berjalan, ternyata pemerintah terus melakukan tindakan dan kebijakan yang justru menghancurkan kehidupan warga, melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pagi hari, 12 Desember 2019 di Kota Bandung, 1.260 aparat gabungan TNI, Polisi dan Satpol PP, dengan dilengkapi alat berat melakukan penggusuran paksa dan menghancurkan permukiman warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

Tak kurang dari 33 KK menjadi korban penggusuran paksa dan saat ini kehilangan tempat tinggal. Aparat juga melakukan tindak kekerasan terhadap para pemuda warga Tamansari.

Bagi warga Tamansari, Bandung, penggusuran ini adalah penggusuran yang kedua. Penggusuran pertama terjadi pada 2016 dengan korban mencapai 200-an KK.

Sebagian besar warga memilih untuk tetap bertahan. Sejak tahun 2016, warga Taman Sari terus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup. Dua kali mereka digusur paksa dan diiming-imingi rumah deret yang sebenarnya adalah dua blok rumah susun setinggi 10 dan 6 lantai.
Penggusuran paksa ini adalah penggusuran ilegal dan brutal, mengingat kasus penggusuran Tamansari masih dalam proses pengadilan untuk dua tuntutan yang berbeda dan sampai sekarang belum ada putusan.

Pertama, terkait Surat Keputusan DPKP3. Kedua, terkait ijin lingkungan. Ia Selain itu, pada tanggal 1 November 2019 BPN telah mengeluarkan surat yang isinya adalah penegasan bahwa tanah di Tamansari dalam posisi status quo. Artinya Pemkot Bandung bukanlah pemilik lahan tersebut. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung tidak bisa membuktikan bahwa area tersebut merupakan aset pemerintah kota dalam bentuk sertifikat.

Penggusuran paksa yang dilakukan, dengan demikian, tidak memiliki dasar hukum.

Warga Tamansari sudah sejak tahun 1950-an tinggal di Tamansari, membayar pajak dan memenuhi kewajiban sebagai warga yang menghuni area yang masuk dalam administrasi Kota Bandung. Seharusnya warga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan hak atas lahan. Terlebih di era pemerintahan Jokowi yang tengah giat menjalankan reforma agraria dan sertifikasi lahan.

Jangankan mendapatkan prioritas, warga justru mendapatkan perlakukan diskriminatif. Meski status lahan sama dan berada di satu hamparan, namun hanya warga di RW 11 yang digusur paksa. Sementara warga di RW-RW lain yang berada dalam satu hamparan tidak menghadapi penggusuran dan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah kota.

Terhadap penggusuran paksa yang ilegal dan brutal yang dihadapi warga Tamansari, Bandung, Kami, Forum Kampung Kota, yang terdiri dari akademisi, praktisi, pegiat HAM dan lingkungan serta individu-individu yang peduli pada kelestarian kampung kota dan hak atas hunian layak, mengecam keras tindakan penggusuran paksa yang jelas-jelas ilegal dan melanggar hak atas hunian layak warga.

Kami menuntut pada Pemerintahan Jokowi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk:

(1) . Menghentikan kekerasan dan penggusuran paksa terhadap warga Tamansari, Bandung.

(2). Memulihkan hak-hak warga korban penggusuran yang telah diambil alih dan atau dihancurkan, berdasarkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Membebaskan warga dan pendamping yang ditangkap dan ditahan. Memperjuangkan hak atas penghidupan bukanlah kejahatan

(4) . Melakukan dialog secara terbuka dan jujur dengan warga dan para pendampingnya untuk menyelesaikan konflik atas ruang dan lahan. Hargai warga dan pendamping, para pekerja kemanusiaan sebagai pengampu kepentingan utama atas tanah, ruang dan lingkungan hidup berdasarkan asas-asas demokrasi dan keadilan.

(5) . Memberikan pengakuan hak atas hunian layak pada warga yang menjadi korban penggusuran paksa sebagai bagian dari pelaksanaan program reforma agraria, berdasarkan asas-asas demokrasi dan kemanusiaaan yang adil dan beradab..

Jakarta, 12 Desember 2019

Mewakili para akademisi dan praktisi penggiat kampung kota yang tergabung dalam Forum Kampung Kota:

1. I. Sandyawan Sumardi, Ciliwung Merdeka/Jaringan Relawan Kemanusiaan
2. Elisa Sutanudjaja, Direktur RUJAK Center for Urban Studies
3. Yayak Yatnaka, Perguruan Rakyat Merdeka – PRM
4. Muhammad Al-Fayyadl, FNKSDA
5. Frans Ari Prasetyo, Urbanist.
6. Sri Palupi, Institute for Ecosoc Rights
7. Bosman Batubara. 8. Iwan Setiawan, Amerta Audiovisual library
9. Suroto, Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)
10. Rita Padawangi
11. Dian Tri Irawaty
12. Anwar Sastro Ma’ruf, KPRI
13. Frederika Korain, GABAH Papua (Alumni Bandung)
14. Deny Tjakra
15. Mardiyah Chamim
16. Farid Gaban (Yayasan Zamrud Khatulustiwa)
17. Sugeng Teguh Santoso, Sekjen Perhimlunan Advokat Indonesia/Ketua Yayasan Satu Keadilan
18. Abdil Mughis Mudhoffir, UNJ

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan