DPP LSM LIDIK akan tindaklanjuti laporan DPW LIDIK NTB terkait dengan dugaan pencemaran nama baik lembaga

Media SPN Bandung,30/05/2021 ” Kasus penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan negara saat ini sangat marak di berbagai institusi baik di pusat maupun di daerah-daeeah, hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh para aktifis penggiat anti korupsi dan LSM diantaranya LSM LIDIK yang saat ini sedang serius melaksanakan kegiatan dan monitoring diberbagai daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan dan implementasi dana desa yang dikucurkan oleh pemeritah pusat, karena hal tersebut sangat riskan akan terjadi penyimpangan2 mengingat SDM masyarakat di tingkat pedesaan.” Sekretaris Jenderal LSM LIDIK Kornelius.S menjelaskan kepada awak mediaspn.com

 

LSM LIDIK adalah lembaga resmi yang terdaftar di KEMENKUMHAM No.AHU. 004728.AH.01.07.Tahun 2018 dan telah terdaftar diberbagai provinsi maupun kota kabupaten melalui Kesbangpol dan sah bergerak dan melakukan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga sesuai dengan aturan maupun undang-undang yang berlaku.” Tegas Kornelius.S

Terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang menyangkut dengan Ketua dan DPW LIDIK NTB yang dituduhkan oleh LSM lokal Lombok dan dimuat di beberapa media lokal Lombok, Sekjend DPP LSM LIDIK menegaskan ” Jangan pernah usik kami ketika kami berjuang untuk melaksanakan tupoksi kami dan membela hak2 masyarakat kecil yang terabaikan, kami tidak ingin cari masalah tapi kalau ada yang jual ya akan kami borong semuanya, dan terkait hal tersebut DPP LIDIK akan bentuk tim khusus untuk investigasi dilapangan dan akan menindak tegas secara konstitusi secara hukum siapapun itu yang terbukti telah mencemarkan nama baik LSM LIDIK baik itu personal, kelompok maupun lembaga dan institusi.” tegasnya

Tim akan kami bentuk dan turunkan dilapangan secepatnya agar permasalahan ini bisa secepatnya bisa terselesaikan dan tidak berkepanjangan, dan kami saat ini juga sedang memantau juga monitoring Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terkait dengan laporan DPW LSM LIDIK NTB untuk secepatnya bisa diproses sesuai dengan undang -undang dan ketentuan yang berlaku, dan kami akan kordinasikan dengan Kejati NTB mapun Kejagung kalau memang diperlukan ” Sekjend Kornelius.S menambahkan. (red/KsP)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan