BERANTAS MAFIA TANAH.* Cabut dan Batalkan HGU cacat hukum

Media SPN Jakarta, (release/leo).-
Menteri ATR/ BPN atas kesadarannya sendiri ataupun atas masukan laporan dari masyarakat terkait adanya HGU yang bermasalah atau yang bersengketa dengan warga masyarakat petani — dimana mrk telah ber-puluh2 tahun menghuni atau mengusahai lahan tsb, maka HGU cacat hukum itu bisa saja segera dicabut dan dibatalkan,… “begitu amanat UUPA No 5 Thn 1960 dan PP 40 Thn 1996”, ujar Leo Siagian.


Lebih lanjut Leo menegaskan, Menteri ATR/ BPN sebagai pembantu Presiden harus patuh dan taat hukum, jangan biarkan hukum itu dilanggar dan dikangkangi oleh aparat di jajaran ATR/ BPN, kata Jansen Leo Siagian yang Ketua Korwil Sumatera DPP Sedulur Jokowi dan belakangan ini beliau didaulat dan dinobatkan sebagai Penasehat Kelompok Tani RAMPAH — mengayomi sekitar 727 KK warga petani yang tanah mereka diserobot menjadi HGU a/n Pt Soeloeng Laoet (SL) di Rampah, Sergai, Sumut.
Sebagai Korwil Sumatera Sedulur Jokowi, yang telah berhasil memenangkan pak Jokowi jadi Presiden RI 2 periode di Pilpres 2014 dan 2019 yl, tentunya kami juga harus mendukung program pak Jokowi yang berniat mem-bagi2kan sertifikat tanah kepada jutaan rakyat kecil, bukan untuk segelintir pengusaha yang menguasai ribuan2 Ha,. dan kami juga wajib memantau dan memonitor kinerja para pejabat, seperti di jajaran Kementerian ATR/ BPN ini, maupun di TNI dan Polri, dll kata aktivis Eksponen Angkatan ’66 itu.


Leo menegaskan, Prosesi untuk mengeluarkan HGU itu sangat selektif dan extra ketat, ada istilah Clear and Clean, dan tidak boleh ada konflik ataupun sengketa dengan warga masyarakat,. Apalagi untuk urusan memperpanjang HGU yang sudah habis masa berlakunya, prosesnya sangat ketat. Sehingga kita iadi heran, kenapa sih HGU No 1 a/n PT SL yang dikeluarkan pada tahun 1990 dan sudah habis masa berlakunya di tahun 2014 yl, koq tiba2 bisa diperpanjang lagi pada bulan Mei 2021.?! Ada apa ini,.. Ini luar biasa konyolnya kinerja oknum2 pejabat BPN yang sangat jelas dan terang benderang ada dugaan berkolaborasi dengan sindikat mafia tanah. Makanya, HGU PT SL ini harus segera dicabut dan dibatalkan, tegas Leo.
Kalo aparat ATR/ BPN-nya di Daerah dan di Pusat tidak sadar diri atas kinerjanya yang melanggar hukum itu, maka saya selaku Korwil Sumatera DPP Sedulur Jokowi akan segera berkirim surat kepada Bpk Presiden Jokowi dan bermohon agar HGU PT SL yang cacat hukum itu segera dicabut/ dibatalkan dan tanahnya dikembalikan kepada rakyat petani, karena lahan tersebut sudah dibuka dan digarap para leluhur mereka sejak tahun 1942 yl,.. artinya, sebelum negara kita ini merdeka, para leluhur merekalah yang membuka 5 Desa di lahan seluas sekitar 950 Ha itu.
Saya yakin, pak Jokowi pasti Pro-rakyat yang selama ini sudah menderita akibat didzolimi oleh PT.SL yang berKKNria dengan oknum2 pejabat BPN dan berkolaborasi dengan sindikat mafia tanah, kata Leo Siagian melalui kontek selulernya, Sabtu (27/11) kemarin.—*.(release/leo).-

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan