Bawaslu: DPR Harus Revisi UU Pilkada

Media SPN Jakarta,  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan bahwa mantan terpidana kasus korupsi bisa mencalonkan diri pada Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, aturan dari KPU itu masih bisa direvisi kembali mengingat banyaknya aturan yang dinilai kurang efektif.

“Kami kira banyak hal revisi (UU No 10 Tahun 2016) yang harus dilakukan. Soal itu (e-rekap) kemudian soal syarat calon dan sebagainya, mungkin perlu direvisi. Kami berharap itu, karena pintu masuk hanya di dewan, lembaga legislatif,” kata Abhan saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Abhan juga mengatakan, pihaknya, mendorong DPR RI untuk melakukan revisi terbatas pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, menurut Abhan itu semua tergantung komitmen kesiapan anggota DPR.
“Kami kira ini yang perlu didorong parlemen ya, agar persoalan itu dinormakan di undang-undang. Karena hak politik itu hanya bisa dicabut dengan dua hal, putusan peradilan ataupun di undang-undang, iya harus dinormakan di undang-undang. Ya kita dorong politisi Senayan sekarang untuk dinormakan, diundang-undangkan,” ungkapnya.
Kata Abhan dalam aturannya, hanya dua hal yang melarang seseorang untuk mencalonkan diri untuk maju di Pilkada yaitu narkoba dan kejahatan terhadap anak.
“Ini kan ketentuan di undang-undangnya demikan hanya dua yang dilarang itu, bandar narkoba sama kejahatan terhadap anak, dua itu,” pungkasnya.
Meski begitu, ia mengimbau kepada partai politik untuk mengusung oang-orang yang memilikk track record baik, tidak punya catatan soal napi koruptor.
“Saya kira putra bangsa kita otu banyak yang baik, masak harus mengajukan yang punya track record yang jelek. Sekali lagi ini imbauan pada parpol, saya kira kalau Parpol ingin mendapatkan simpati pada publik ajukan orang-orang yang baik,” tegasnya

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan